Kapan terakhir kali menggunakan trotoar di Kota Bandung? Pertanyaan sederhana ini ditanggapi beragam oleh masyarakat.

“Sudah lama sekali tidak jalan kaki. Jalan kaki sekarang panas, mending naik motor saja. Lebih cepat sampai,” kata Aldi (17), mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Kota Bandung.

“Saya sering jalan di trotoar, tapi malah capek. Naik turun, naik turun. Belum lagi banyak pedagang kaki lima, tiang listrik, pohon. Akhirnya ya kita juga yang mengalah,” kata Rahmat (18), mahasiswa di salah satu PTN di Kota Bandung.

“Memang ada trotoar yang enak dibuat jalan kaki di Bandung? Perasaan banyaknya yang lewat malah sepeda motor? Kalau jalan di trotoar jangan-jangan malah ditabrak sepeda motor. Sudah seringlah rebutan trotoar sama sepeda motor,” kata Ferli (28), karyawan swasta.

Ya, berjalan di trotoar terkadang justru terasa “salah”. Meski trotoar merupakan jalur khusus bagi pejalan kaki, sering kali pejalan kaki tergusur oleh sepeda motor yang naik ke trotoar.

“Habis jalanan sering macet, akhirnya pakai segala cara supaya bisa jalan. Kalau sudah kepepet ya lewat trotoar, tapi kan lewatnya kalau pas trotoarnya sepi,” kata Ramdani (22), warga Kota Bandung yang tinggal di Ujungberung.

Tidak seperti di luar negeri yang justru menghadirkan trotoar sebagai surga bagi pejalan kaki, kebanyakan kota di Indonesia kenyamanan pejalan kaki justru direnggut oleh kepentingan pengguna jalan yang lain.

**

Jaringan jalan tidak ubahnya seperti pembuluh darah pada tubuh manusia. Bagian dari sistem sirkulasi yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ada pembuluh arteri, vena, ada yang tebal, tipis, bahkan ada pula yang halus. Demikian juga jaringan jalan. Ada jalan arteri besar, kolektor, sampai jalan lokal. “Mulai dari jalan untuk kendaran sangat besar, angkutan massal, hingga pejalan kaki. Trotoar itu khusus untuk memfasilitasi pejalan kaki,” kata pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Kusbiantoro.

Tidak semua jalan harus dilengkapi dengan trotoar memang, sebab ada jalan yang tidak memperbolehkan pejalan kaki melintas. Misalnya saja jalan tol. Jika jalan itu diperuntukkan juga bagi pejalan kaki, maka sebenarnya trotoar wajib disediakan. Sayangnya, kebutuhan pejalan kaki sering kali terabaikan.

Menjadi pejalan kaki di Kota Bandung termasuk tidak beruntung. Meski sebenarnya cuaca Kota Bandung cocok untuk berjalan kaki, fasilitasnya masih minim.

“Tidak saja jumlahnya yang kurang, kualitasnya pun tidak bagus. Bukan hanya trotoar, fasilitas pejalan kaki lainnya seperti jembatan penyeberangan juga kurang layak, tidak manusiawi,” katanya.

Tidak semua jalan di Kota Bandung sudah dilengkapi trotoar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Rusjaf Adimenggala, tak semua jalan di Kota Bandung memerlukan trotoar. Pembuatan trotoar baru diprioritaskan di pusat bisnis dan perdagangan, perkantoran, dan sekolah. Selain itu juga di tempat yang aktivitas pejalan kakinya sangat padat.

Dari segi kualitas, trotoar di Kota Bandung pada umumnya justru menyulitkan pejalan kaki. Trotoar selalu dibuat lebih tinggi dari jalan, sebenarnya bertujuan untuk melindungi pejalan kaki agar tidak bercampur dengan arus kendaraan. Tetapi kedudukannya yang lebih tinggi itu justru menyulitkan pejalan kaki karena harus naik turun. Sebabnya, pada perpotongan trotoar dengan pintu pertokoan atau perkantoran, trotoar menjadi terputus. Padahal jarak antar bangunannya rapat.

“Trotoar yang seperti itu akan capek sekali. Kalau jaraknya panjang oke, tapi kalau baru beberapa meter sudah terputus itu akan capek sekali. Itu susahnya kalau yang mendesain trotoar itu jarang jalan,” tutur Kusbiantoro.

Soal desain trotoar rupanya menjadi kendala yang dihadapi pemerintah. Pembuatan trotoar saat ini belum bisa menyiasati kondisi di sekitarnya, misalnya aktivitas bongkar muat barang, pedagang kaki lima, banyaknya tiang-tiang (telefon dan listrik), tiang reklame, sampai keperluan untuk penghijauan. Kendala-kendala tersebut, menurut Rusjaf, mengakibatkan trotoar tidak bisa berfungsi maksimal.

Sebenarnya soal desain bisa diakali. Menurut Ridwan Kamil, arsitek dari Urbane Indonesia, banyak desain trotoar yang sudah berkembang dan bisa dicontoh. “Soal kreativitas, Bandung sudah punya. Tinggal kemauan saja,” katanya.

Desain pula yang bisa menjaga fungsi trotoar sehingga pengendara motor tidak bisa dengan mudah naik ke trotoar, pedagang pun tidak seenaknya menggelar dagangannya.

Jika mengacu pada Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No. 65 Tahun 1993, lebar trotoar pada jalan di daerah perkotaan atau kaki lima adalah empat meter. Sementara itu, di wilayah perkantoran utama, lebar trotoarnya tiga meter. Untuk daerah industri pada jalan primer, lebarnya tiga meter sedangkan jalan akses dua meter.

Di sana juga disebutkan, apabila jumlah pejalan kaki yang melalui suatu jalan tinggi, maka trotoarnya lebih lebar. Bila pejalan kaki per detik per meter sebanyak enam orang, maka lebar trotoarnya 2,3-5 meter, sedangkan jika pejalan kaki per detik per meter sebanyak tiga orang, maka lebar trotoarnya 1,5-2,3 meter.

**

Kusbiantoro berpendapat, mengembalikan fungsi trotoar tidak cukup dengan melebarkan trotoarnya. Persoalan trotoar harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.

“Mengapa PKL menempati trotoar? Ya mungkin karena mereka tidak disediakan ruang. Kalaupun ada , aksesnya tidak ada sehingga orang tidak mau ke sana. PKL harus kemana? Itu yang harus dipikirkan juga,” katanya.

Demikian pula dengan sepeda motor yang naik ke trotoar. “Banyak pengendara sepeda motor yang inginnya cepat. Mereka tidak diberikan alternatif angkutan umum yang memadai, yang enak, yang mudah diakses dan sebagainya. Ya akhirnya naik sepeda motor. Satu orang memilih sepeda motor karena ingin cepat, satu orang lagi naik motor karena ingin cepat, kalau sejuta orang ingin cepat maka akan rusak,” tutur Kusbiantoro.

Catatan pentingnya, jalan merupakan fasilitas umum yang dipakai oleh banyak orang, tidak hanya pengendara mobil dan sepeda motor tetapi juga pejalan kaki. Maka tugas pemerintah adalah memberikan alternatif yang membuat semua pengguna jalan merasa aman dan nyaman beraktivitas di jalan.

Aktivitas di jalan juga tergantung dengan kegiatan di sekitar jalan itu. Misalnya saja, area pusat perbelanjaan dan pertokoan, jumlah pengguna jalan relatif tinggi, tidak hanya kendaraan bermotor tetapi juga pejalan kaki. Pemerintah harus bisa membaca kebutuhan di area tersebut. Tempat parkir yang luas, kapasitas jalan yang memadai, trotoar yang cukup.

Ridwan Kamil menambahkan, ketersediaan trotoar sekaligus menyediakan ruang terbuka bagi warganya. “Ruang terbuka yang paling besar itu dari jalan, tidak saja dari alun-alun atau taman,” katanya.

Kota yang berpihak pada pejalan kaki, mampu membentuk warganya menjadi pribadi yang ramah, santai, dan rileks. Sebab mereka sering bertegur sapa saat bertemu di jalan. Maka trotoar tidak boleh dipahami sebagai pelengkap semata. (Catur Ratna Wulandari/”PR”)***

Bandung residents may no longer be able to play, exercise or hang out at Gasibu Square, one of the city’s landmarks, after the 18,000-square-meter park was wrenched from the control of the provincial administration.

The historic Gasibu, long a popular public space, is strategically located in the heart of Bandung, right under the nose of the West Java administration office building - the famous Gedung Sate building.

The Supreme Court ruled last month in favor of a group of people who proved they were the rightful owners of the land through inheritance, turning down the West Java administration’s claims that the square was public property.

Enny Haryani, head of the West Java law and human rights bureau, said Thursday the Sept. 15 ruling was a “slap in the face” of the administration that had managed the Gasibu Square since the 1950s.This is not the first time the administration has lost a legal battle against residents claiming inheritance rights over public property.

The provincial administration previously lost a lawsuit to retain SMP 3 state junior high school in Lembang and SMA 22 senior high school in Bandung.

It is also currently in a legal wrangle with groups claiming to be the legal heirs to homes and other property on Jl. Aceh, Dago and Setiabudi.

In the Gasibu case, the Supreme Court upheld rulings by lower courts in favor of Bandung resident Eutik and her family in the dispute over the land’s ownership.

The family sued the West Java administration, Indonesian Navy, PT Taspen, Bank Mandiri, Auw Sia Tjeu and Suryatin Abdulrahman Habiebie for claiming ownership of properties at Gasibu stretching from Jl. Sentot Alibasyah to Jl. Diponegoro.

There are 42 beneficiaries listed under Eutik’s name, all represent-ed by law firm K. Sarbini and Associates.

Enny, however, was adamant that the provincial administration was Gasibu’s official management and the legal holder of its ownership certificate, issued by the National Land Agency (BPN).

“If such a certificate from the BPN can simply be annulled like this, then where is the legal certainty?” she said.

Enny added her office had prepared a final legal challenge to the Supreme Court’s verdict, citing that land law experts had insisted the land documents submitted by Eutik were only proof of paying taxes, and not proof of ownership.

“We’ve reported this irregularity to the police and we’ll take it up with the Supreme Court in Jakarta on Monday,” she said.

However, West Java Development Planning Board head Deny Juanda Puradimadja said the flaw in the certification process of idle assets owned by the administration lay in proving their original rights.

Selasa, 10/11/2009 19:03 WIB

Bandung - Wali Kota Bandung Dada Rosada belum mengetahui besaran KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Kota Bandung yang mempengaruhi UMK (Upah Minimum Kota) yang akan diserahkan pada Pemprov Jabar. Namun menurut Dada, KHL Kota Bandung diprediksi naik sekitar 10 persen.

“Pastinya harus ditanyakan pada Disnaker, tapi kemungkinan naik sekitar 10 persen karena kita belum pernah mengalami penurunan,” ujar Dada kepada wartawan saat ditemui di Hotel Santika, Selasa (10/11/2009).

Menurut Dada, besarnya KHL akan menjadi salah satu indikator untuk penentuan UMK. Sementara hasil UMK sendiri, diperoleh dari tripartit yang terdiri dari pemerintah, buruh dan pengusaha.

“Saya juga tidak bisa menentukan sendiri tanpa minta pendapat dari pengusaha dan buruh,” tambahnya.

Menurut Dada, keinginan Pemkot Bandung sama dengan keinginan buruh yang menginginkan pendapatan meningkat. Namun peningkatan upah atau gaji tersebut menurut Dada dipengaruhi pula dengan potensi pengusaha itu sendiri.

“Kalau kita (Pemkot-red) dan buruh inginnya sama, tapi pengusahanya mampu tidak, itu harus dipikirkan juga,” jelas Dada.

Melihat hal tersebut dikatakan ada harus ada titik kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. “Harus ada tawar menawar antara buruh dan pengusaha dulu,” sambungnya.

(tya/avi)

Bandung - Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Timbul Butarbutar mengakui Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) masih minim. Dari jumlah ideal 300 RPPJ, saat ini Bandung baru memiliki 60 RPPJ.

“Kita akui RPPJ di Bandung masih kurang, hal itu karena kurangnya anggaran. Tahun ini kita baru akan menambah sebanyak 24 buah, empat dari APBD murni, dua puluh dari APBD perubahan,” kata Timbul saat ditemui di Graha Kadin Kota Bandung, Jalan Talaga Bodas, Selasa (27/10/2009).

Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan satu RPPJ, menurut Timbul sebesar Rp 11 juta. “Apabila dana yang dimiliki Dishub besar, maka pengadaan RPPJ akan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Sementara itu, untuk keluhan banyaknya angkot yang menjadi penyebab kemacetan di Bandung, Timbul mengaku keberadaan Angkot masih dibutuhkan.

“Untuk atasi kemacetan, kita mulai dengan TMB. Sementara untuk angkot kita merasa masih butuh,” ujar Timbul.

Menurut dia angkot di Bandung, tak hanya berasal dari dalam kota, melainkan juga angkot dari luar Kota Bandung.

Dia mencontohkan dari Soreang Kabupaten Bandung, ada sebanyak 1.300 angkot yang mempunyai tujuan ke Bandung.

“Belum lagi dari Banjaran, Dayeuh Kolot, dan Cimahi yang punya dua arah menuju Leuwi Panjang dan Stasion,” jelas Timbul.

Saat ini jumlah angkot resmi yang tercatat di Dishub Kota Bandung ada 5.521 unit. Untuk mobil pribadi sebanyak 400 ribu, dan untuk motor 300 ribu.

(avi/ern)

INILAH.COM, Bandung - Warga Kota Bandung, Jawa Barat, antusias menyaksikan parade seni dan musik tradisional yang digelar dalam Bandung Blossom 2009. Ini dalam rangka memeringati HUT ke-199 Kota Bandung. Meriah euy!

Sebelum melakukan pawai, para peserta parade yang berjumlah 6 ribu orang itu melakukan atraksi terlebih dahulu di hadapan Wali Kota Bandung Dada Rosada beserta jajarannya yang menyaksikan pergelaran tersebut di Balai Kota Bandung, Sabtu (24/10).

Di antara atraksi yang dilakukan para peserta, yaitu kesenian Kaulinan Barudak Lembur yang memainkan berbagai jenis permainan anak-anak khas negeri Pasundan Jawa Barat, pencak silat, barongsai dan juga tarian sister city.

Semua warga yang datang ke Balai Kota Bandung seakan tidak berkedip menyaksikan atraksi kesenian yang dilakukan oleh para peserta parade. Bahkan semakin siang warga yang memadati kawasan Merdeka semakin ramai.

Sementara itu, pergelaran Bandung Blossom 2009 akan diikuti oleh 6 ribu peserta parade yang meliputi parade kesenian tradisional, parade kendaraan hias yang akan berkeliling di sekitar Kota Bandung.

Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Di antara parade kesenian tradisional yang akan melakukan parade, adalah Karumba dari Saung Angklung Udjo, pencak silat, fashion show dan masih banyak lagi.

Parade kendaraan hias akan diikuti oleh beberapa kendaraan dinas setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Ini adalah pesta untuk rakyat, mari kita bersama-sama merayakan hari jadi ke-199 Kota Bandung,” kata Rosada.

Untuk mengamankan pergelaran tersebut sebanyak 700 personel dari Polwiltabes Bandung disiapkan untuk mengamankan kegiatan Bandung Blossom 2009 yang pembukaannya dilaksanakan di Balai Kota Bandung, Jalan Merdeka.

“Jumlah personel yang mengamankan acara tersebut sekitar 700 orang. Itu sudah termasuk pengamanan di sejumlah ruas jalan yang dilalui rute pawai kendaraan hias,” kata Kabag Ops Polwiltabes Bandung AKBP Soni P Handoko.

Soni menjelaskan, parade atau pawai terbagai dalam dua kategori yaitu kendaraan hias bermotor dan tidak bermotor. Untuk mobil dan motor hias dimulai di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jalan Dipatiukur, selanjutnya berakhir di Lapang Gasibu, Jalan Diponegoro.

“Sementara delman, becak dan sepeda hias akan start di Jalan Merdeka dan finish di Lapang Gasibu,” ujarnya. Soni mengimbau para pengemudi kendaraan untuk menghindari arah Jalan Merdeka, Jalan Aceh dan Jalan Wastukancana. [*/sss]

BANDUNG, KOMPAS.com-

Assistant Public Relations Manager Grand Hotel Preanger, Nita Desirianti, di Bandung, Selasa (13/10), mengatakan, pameran menampilkan 25 panel dengan berbagai gambar bangunan bersejarah di Bandung karya CP Wolff Schoemaker.

Pameran itu juga merupakan nilai tambah bagi mereka yang menginap atau mengadakan rapat, sehingga dapat menambah aktivitas dan pengetahuan. Schoemaker adalah arsitek Belanda yang memiliki peran besar merancang rencana induk Kota Bandung.

Karyanya antara lain Gedung Asia Afrika, Aula Barat dan Timur ITB, Gedung PLN, Gereja Katedral Jalan Merdeka, dan Grand Hotel Preanger. Oleh karena itu, tamu Grand Hotel Preanger bisa merasakan kenyamanan bangunan bersejarah karya Schoemaker.

http://oase.kompas.com/read/xml/2009/10/13/22381838/preanger.bandung.gelar.pameran.jejak.karya.schoemaker..

http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=103520

http://www.itb.ac.id/news/2586.xhtml

Oleh: kania
Selasa, 22 - September - 2009, 12:51:33

Wolff SchoemakerBANDUNG, itb.ac.id- Selama puluhan tahun, C.P. Wolff Schoemaker telah meraih nama besar dalam pembangunan kota Bandung. Arsitek Belanda dan guru besar arsitektur Technische Hogeschool Bandoeng (sekarang ITB-red) ini memiliki peran besar dalam perancangan masterplan kota Bandung kuno. Sejumlah bangunan tercatat sebagai karyanya, diantaranya Villa Isola, Gedung Merdeka dan Villa Merah ITB. Napak tilas karya-karya Schoemaker di Bandung disajikan oleh Kumiko HOMMA, mahasiswi program magister Arsitektur dari Jepang, bekerjasama dengan sejumlah mahasiswa arsitektur ITB dan NGO The Humane City Foundation (HCF) dalam seminar Jejak Karya C.P. Wolff Schoemaker di Bandung.

Mungkin hanya sedikit orang awam yang mengenal nama Ir.Charles Prosper Wolff Schoemaker. Pria kelahiran Banyubiru, 1882 ini memulai karir di militer sebagai insinyur. Schoemaker kemudian bergabung dengan Algemeen Ingenieur Architectenbureau, dan bekerja di Bandung. Karyanya antara lain bangunan-bangunan yang menjadi ikon kota Bandung, seperti Gedung Asia Afrika, Villa Isola, Aula Barat - Timur ITB, Gedung PLN, Gereja Kathedral di Jln. Merdeka, Gereja Bethel di Jln. Wastukencana, Masjid Cipaganti, Bioskop Majestic, Villa Merah, dan Hotel Preanger. Tahun 1922, Schoemaker diangkat sebagai profesor Technische Hogeschool Bandoeng (disingkat TH, sekarang menjadi ITB-red) dengan salah satu mahasiswanya yaitu Ir. Soekarno. Selama hidupnya, beliau banyak melakukan penelitian ilmiah terhadap karya-karya arsitektur vernakular di Jawa. Beliau juga pernah menimba ilmu arsitektur di Amerika Serikat dari Frank Lyoid Wright, salah satu arsitek ternama di dunia. Schoemaker meninggal pada 1949 dan dimakamkan di Ereveld Pandu, Bandung.

Dalam rancangannya, Schoemaker berupaya memadukan unsur budaya timur dan barat dalam desainnya. Budaya timur sangat terlihat dari bentuk atap yang dominan seperti rumah-rumah tradisional Indonesia dengan kemiringan yang tinggi, serta material pada atap (sirap) dan dinding (batu bata), pada bangunan villa mrah di Jl. Tamansari. Bangunan ini sekarang digunakan sebagai kantor Satuan Kekayaan dan Dana serta Ikatan Alumni ITB.

Villa IsolaVilla Isola dirancang Schoemaker memiliki orientasi pada Gunung Tangkuban Perahu. Schoemaker menerapkan filsafat landscape tradisional Jawa, yaitu bangunan dan lingkungan memiliki orientasi kosmis ke arah sesuatu yang dianggap sakral. Gunung tersebut merupakan elemen sakral dalam kepercayaan masyarakat Sunda. Elemen-elemen kepercayaan seperti inilah yang coba diadaptasi Schoemaker ke dalam desainnya. Konsep tradisional lain yaitu ornamen Batara Kala pada fasade bangunan Landmark di Jalan Braga. Sementara deretan pertokoan bergaya art deco yang menjadi landmark jalan Braga merupakan daya tarik bagi Parijs van Java.

Kumiko HOMMA, mahasiswi program magister berkebangsaan Jepang, menampilkan hasil penelitiannya mengenai karya-karya Schoemaker. Penelitian tersebut turut dibantu oleh Dr. Eng. Bambang Setia Budi, ST.MT., dosen sejarah arsitektur program studi arsitektur ITB. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Humane City Foundation (HCF) dan SAPPK ITB di galeri Labtek IXB, Jumat (11/09/09), Kumiko menampilkan hasil analisisnya pada berbagai karya Schoemaker di Bandung. Schoemaker memiliki karakteristik art deco, streamline, inconsistent, dan concoct.

Selain pembahasan karya Schoemaker, dibahas pula mengenai pembentukan arsitektur satu arah (lisensia arsitektura) yang disampaikan oleh Yuswadi Saliya, pendiri Ikatan Arsitektur Indonesia. Yuswandi mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi latar belakang, diantaranya interaksi antara arsitektur dengan habitat dan komunitasnya. Yuswandi juga mengatakan bahwa bidang preservasi karya arsitektural saat ini menghadapi kamar mati. Maksudnya, setiap elemen arsitektur hanya dilihat seperti apa yang terlihat. Padahal, elemen-elemen tersebut sebenarnya memiliki banyak potensi. Bangunan tua hanya dilihat seperti bangunan yang telah tua dan perlu diperbaiki; padahal bangunan tersebut memiliki potensi dimanfaatkan untuk berbagai fungsi dan pariwisata. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Bandung yang kaya dengan bangunan-bangunan arsitektur kolonial tidak terkenal karena bangunannya; tetapi justru karena FO dan pusat perbelanjaan yang menjamur.

Seminar dan diskusi ini membuat para pesertanya lebih mengenal siapa sosok Schoemaker dan karya-karyanya yang menghiasi Bandung. Diharapkan kedepannya, karya-karya Schoemaker dapat terus terjaga; tidak hanya menjadi bagian dari nostalgia kota Bandung atau objek pembelajaran arsitektur, namun juga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Menampilkan dokumentasi 25 poster berukuran 60×180cm karya-karya Wolff Schoemaker di Bandung seperti Villa Isola, Grand Hotel Preanger, Gedung Merdeka, Paleis Legercommandant (Kodam III Siliwangi), Jaarbeurs (Makodiklat) , Institut Pasteur (Biofarma), Lapas Sukamiskin, GEBEO (PLN), HBS (SMU 3 dan 5), Masjid Cipaganti, Gereja Katedral, dan lain-lain.

Acara ini didukung oleh The Humane City Foundation, Preanger Aerowisata, Grand Hotel Preanger

The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Thu, 09/24/2009 2:29 PM  |  National

Hundreds of Bandung’s public minivan drivers serving passengers on the Cicadas-Cibiru route went on strike again Thursday morning to protest against the new Trans Metro Bandung (TMB), which was launched on the same day.

The drivers parked their minivans near the TMB launching site in Cibiru and also in front of the local General Elections Commission (KPU).

Bandung administration had delayed the planned launch of the busway last year following violent protests by hundreds of bus drivers who claimed the TMB threatened their already dwindling income.

On Wednesday, Bandung deputy mayor, Ayi Vivanand said that the administration had spoken with local bus cooperatives and had reached a consensus on the launch.

East Bandung Police chief Martinus Sitompul told tempointeraktif.com that the protesting drivers were not aware of the consensus.

The police have deployed around 1,000 personnel to guard the launch.

Trans Metro Bandung is a proposed public transportation service similar to Jakarta’s TransJakarta busway. Trans Metro is scheduled to commence operation along Jl. Soekarno-Hatta, the Cibiru Circle and Cibeureum routes.